Pinusnews.id - Kabupaten Cianjur, salah satu wilayah di Jawa Barat yang dikenal dengan potensi agrarisnya, kini menghadapi krisis pendidikan serius. Estimasi sementara menunjukkan bahwa sekitar 50 ribu anak tidak melanjutkan pendidikan pada tahun ini. Angka ini berasal dari rilis awal Pusat Data dan Informasi (Pusdatin), meskipun masih dalam proses validasi ulang oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur.

Kepala Disdikpora, Ruhli Solehudin, menegaskan bahwa data ini belum final karena hampir 70 persen kecamatan baru menyelesaikan pemutakhiran database. Proses validasi ini tidak dilakukan sendirian. Disdikpora berkolaborasi lintas sektor dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, Kantor Kementerian Agama, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil), serta Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida).

Kolaborasi semacam ini krusial untuk memastikan data akurat dan terpadu, sehingga bisa menjadi dasar kebijakan yang tepat sasaran. Ruhli optimistis bahwa setelah validasi selesai, angka putus sekolah yang dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) akan menurun signifikan berkat intervensi yang direncanakan.

Baca Lainnya :

• Awas Hati-Hati, Ada Oknum Satpol PP Cianjur Lakukan Penipuan
• Kontes Burung Bergengsi di Pendopo Tumaritis Cianjur
• Dishub Cianjur Pasang CCTV di 8 Titik, 24 Jam Pantau Lalu-Lintas
• Geger, di Sebuah Kosan seorang Pria Meninggal, yang Wanita Kritis
• Meski Dananya Minim, Berani Rombak Kantor, Hasilnya..Wow Keren!

Fenomena putus sekolah di Cianjur bukanlah hal baru, tapi mencapai skala mengkhawatirkan ini dipicu oleh faktor ekonomi pasca-pandemi, akses geografis yang sulit di daerah pegunungan, dan biaya pendidikan tambahan yang memberatkan keluarga petani serta buruh tani. Data sementara ini menjadi alarm bagi pemerintah daerah untuk bertindak cepat. 

Disdikpora Cianjur sendiri telah menyiapkan program lanjutan tahun depan, seperti beasiswa pendidikan, inisiatif kepala sekolah sebagai orang tua asuh untuk siswa rentan, dan optimalisasi dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) melalui kemitraan.

Namun, di tengah upaya tersebut, satu jalan keluar inovatif yang patut diprioritaskan adalah program Pendidikan Berbasis Komunitas Digital. Program ini bisa diimplementasikan dengan cara berikut: Pembangunan Pusat Belajar Digital di Desa-Desa: Manfaatkan dana CSR dan anggaran desa untuk mendirikan 100 pusat belajar berbasis internet gratis di kecamatan rawan putus sekolah. Setiap pusat dilengkapi tablet, hotspot WiFi, dan konten kurikulum nasional dari platform seperti Rumah Belajar Kemendikbud, dikelola oleh relawan guru lokal.

Kurikulum Hybrid dengan Sertifikasi: Gabungkan pembelajaran daring (untuk mata pelajaran inti) dengan tatap muka mingguan, sehingga anak-anak di pelosok bisa lanjut sekolah tanpa biaya transportasi tinggi. Sertifikasi resmi dari Kemendikbud memastikan kelulusan diakui, mencegah stigma "sekolah abal-abal".

Pendanaan dan Monitoring: Alokasikan Rp 50 miliar dari APBD Cianjur ditambah CSR perusahaan tambang dan perkebunan di wilayah tersebut. Pantau melalui aplikasi berbasis AI untuk deteksi dini risiko putus sekolah, dengan target menurunkan angka hingga 30 persen dalam dua tahun.

Program ini tidak hanya menghemat biaya dibandingkan membangun sekolah fisik baru, tapi juga memberdayakan komunitas lokal sebagai pengelola, menciptakan lapangan kerja kecil. Keberhasilan serupa telah terlihat di daerah seperti Nusa Tenggara Timur melalui inisiatif serupa dari UNICEF. Dengan komitmen lintas sektor seperti yang sedang dilakukan Disdikpora, Cianjur bisa mengubah data tragis 50 ribu anak ini menjadi cerita sukses pendidikan inklusif.

Pada bagian lain Ruhli Solehudin menegaskan bahwa pengentasan putus sekolah tetap prioritas utama. Harapannya, validasi data bukan sekadar angka, tapi pemicu aksi nyata yang menyelamatkan masa depan generasi muda secara menyeluruh di Kabupaten Cianjur. (dens).