Pinusnews.id - Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menegaskan bahwa pergeseran APBD 2025 dilakukan secara akuntabel dan efisien, sesuai dengan ketentuan dan kaidah pengelolaan keuangan daerah.

Hal ini sebagaimana diamanatkan Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri No 900/833/SJ tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.

"Kami melakukan efisiensi sangat signifikan mencapai Rp.5,1 triliun dan prosesnya langsung dipimpin Pak Gubernur. Hasilnya direalokasikan untuk kesejahteraan rakyat Jawa Barat sesuai visi dan misi Kepala Daerah, serta sejalan dengan program prioritas nasional," tegas Herman Suryatman di Kota Bandung, Sabtu (19/4/2025).

Baca Lainnya :

• Tebing Hutan Ciuja Naringgul Diterjang Longsor, Jalan Bandung-Cianjur Terganggu
• Terdampak Covid-19, Penjualan Mesin Jahit Turun 50 Persen di Cianjur
• Peringati Hari Aids Sedunia, Puskesmas Sukaluyu Gelar pemeriksaan Triple E untuk Ibu Hamil
• Tukang Kebun Meninggal Tersengat Listrik
• Polres Cianjur Ringkus Pengedar Obat Terlarang

Realokasi anggaran itu untuk pembangunan infrastruktur Rp3,6 triliun (jalan, jembatan, irigasi, elektrifikasi, perhubungan dan sanitasi), kemudian pendidikan Rp1,3 triliun, dan kesehatan sebesar Rp122,9 miliar.

Selain itu untuk penyediaan cadangan pangan sebesar Rp46,1 miliar, serta prioritas lainnya yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan rakyat, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pertumbuhan ekonomi Rp.35,5 miliar.

Terkait dengan pemberitaan yang menyebutkan bahwa hasil efisiensi anggaran dialokasikan untuk keperluan Lembur Pakuan, dapat dijelaskan bahwa informasi tersebut tidak benar.

"Itu keliru dan tidak benar. Seluruh proses efisiensi dan realokasi anggaran dilakukan secara akuntabel, termasuk untuk bidang pariwisata dan kebudayaan, di antaranya penataan kawasan wisata, penyelenggaraan pentas seni hingga penerbitan buku budaya. Lokasinya tersebar di wilayah Jawa Barat," ujar Herman.

Dijelaskan lebih jauh, terkait dengan penerbitan buku budaya, didalamnya riset komprehensif budaya Jawa Barat yang dilakukan secara ilmiah yang akan melibatkan profesional dari berbagai bidang terkait.

Untuk kegiatan safari pembangunan, Herman menggarisbawahi bahwa itu bukan perjalanan dinas atau kunjungan pejabat Pemdaprov Jabar.

"Ini kegiatan terobosan untuk memberikan layanan gratis jemput bola kepada masyarakat dan malam harinya sosialisasi program pembangunan melalui hiburan seni pertunjukan. Ada tuntunan dan ada juga tontonannya. Lazimnya seni Sunda, menghibur, dan bermakna," ucapnya.

Herman menjelaskan, saat ini kegiatan yang dikemas dengan tagline "Nganjang Ka Warga" telah dilaksanakan dua putaran, yakni di Kecamatan Sumur Bandung, Kota Bandung, dan Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung.

"Antusiasme warga sangat tinggi. Semua menyambut dengan riang gembira. Kegiatan Nganjang Ka Warga ini akan dilaksanakan setiap minggu dan berkeliling ke berbagai pelosok di 27 kabupaten/kota se-Jawa Barat," ungkapnya.

Efisiensi perjalanan dinas

Herman menyampaikan pula, pada pergeseran APBD 2025 telah dilakukan efisiensi perjalanan dinas sampai dengan Rp390 miliar atau berkurang lebih dari 51 persen dari total perjalanan dinas.

"Pemda Provinsi Jawa Barat terdepan dan tercepat dalam melaksanakan instruksi Bapak Presiden terkait efisiensi ini. Pak Gubernur meminta kami memastikan pelaksanaannya juga yang terbaik untuk mewujudkan Jawa Barat Istimewa," ucap Herman.

Pergeseran APBD 2025 Jabar disusun secara transparan, serta mengikuti prosedur dan mekanisme, termasuk konsultasi ke Kemendagri sebanyak dua kali, yakni tanggal 7 dan 14 Maret 2025, dan hasilnya telah didokumentasikan dalam risalah rapat.

Setelah ditetapkan pada tanggal 20 Maret 2025, hasil efisiensi dan realokasi ini telah dilaporkan kepada DPRD Jabar sesuai dengan ketentuan pada tanggal 27 Maret 2025.

"Kami sangat transparan bahkan proses pembahasannya di-upload oleh Pak Gubernur di kanal media sosial beliau. Warga pun bisa mengakses struktur pergeseran APBD 2025 dimaksud kapan saja dan dimana saja, di website JDIH Pemda Provinsi Jawa Barat," pungkas Herman. (tim-dens).