Rachmat Hartono: Koordinasi APIP Jawa Barat dan Banten, Deteksi Dini untuk Cegah Korupsi

Pinusnews.id - Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur kembali menunjukkan peran strategisnya dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Melalui kegiatan koordinasi penguatan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur mendorong penguatan pengawasan di lingkungan pemerintah daerah Jawa Barat dan Banten, khususnya untuk mendeteksi dini dan mencegah potensi korupsi.

Kegiatan ini menjadi bukti nyata bahwa pengawasan internal bukan sekadar formalitas administratif, melainkan garda terdepan dalam melindungi anggaran dan kepentingan masyarakat.

Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur, Rachmat Hartono, menegaskan bahwa koordinasi tersebut merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan. Ia menyampaikan bahwa kegiatan ini juga bertujuan memperkuat sinergi antarlembaga serta mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan sejak dini.

Baca Lainnya :

• Didukung Pemda, Yayasan Assyafir Jinnat Anaem Bangun Majid di Cianjur
• PMI Harus Jadi Garda Terdepan Melawan Covid-19 di Cianjur
• Razia Knalpot Bising, Pengendara Motor Adu Mulut dengan Polisi
• Bupati Cianjur Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 
• Posbakum Pengadilan Negeri Cianjur, Banyak Tangani Kasus Pidana 

Selain itu, Rachmat Hartono mengungkapkan bahwa upaya deteksi dini menjadi kunci agar penyimpangan tidak berkembang menjadi masalah besar yang merugikan negara dan masyarakat.

“Kegiatan ini menjadi langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas pengawasan, memperkuat sinergi antarlembaga, serta mengidentifikasi potensi risiko penyimpangan sejak dini,” ujar Rachmat Hartono di Cianjur, belum lama ini, usai kegiatan APIP.

Lebih jauh, Rachmat Hartono menjelaskan bahwa koordinasi yang berkelanjutan diharapkan mampu membuat APIP menjalankan fungsinya secara profesional, independen, dan berintegritas. Prinsip tersebut penting agar hasil pengawasan benar-benar objektif dan tidak terpengaruh kepentingan tertentu. 

"Dengan pengawasan yang kuat, setiap program dan kegiatan pemerintah daerah diharapkan dapat berjalan sesuai peraturan, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," jelas Rachmat Hartono.

Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Cianjur dalam kegiatan ini patut diapresiasi karena tidak hanya berfokus pada pengawasan di wilayahnya sendiri, tetapi juga berkontribusi dalam membangun jejaring penguatan APIP antardaerah.

Kolaborasi seperti ini memperluas ruang berbagi pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik dalam pengendalian risiko serta pencegahan korupsi. Bahkan, langkah tersebut memperkuat komitmen bersama untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berintegritas di Jawa Barat maupun Banten. (Deden Sukmayadi).