Pinusnews.id - Upaya pemulangan Ai Juariah (48), Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Kabupaten Cianjur yang videonya sempat viral meminta pertolongan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, masih mengalami hambatan signifikan.

Kasus ini menarik perhatian publik dan pejabat karena kondisi Ai yang membutuhkan bantuan cepat, namun situasi di negara tempatnya bekerja memperumit proses evakuasi. Warga Cianjur dan aktivis buruh migran terus mengikuti perkembangan ini dengan harapan pemerintah segera menuntaskan pemulangan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Cianjur, Deny Widya Lesmana, mengatakan pihaknya aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait untuk mempercepat proses kepulangan Ai. Menurut Deny, koordinasi dilakukan secara intensif meski tak mudah karena faktor di luar kendali daerah.

Baca Lainnya :

• Fakta Baru, Dewan Temukan Orang Kaya di Cianjur Dapat BPNT
• Hebat, Cianjur Punya Dana 15 Miliar untuk Jaminan Persalinan
• Oknum Wartawan Resahkan Pondok Pesantren di Cianjur
• Kasus Positif Covid-19 di Cianjur Meningkat, Rakyat Ngantri Swab Test
• Astakira Jemput Pekerja Migran yang Depresi di Arab Saudi

"Kami terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat serta instansi terkait untuk mempercepat pemulangan Ai ke Indonesia," ujar Deny, Jumat 3 Juli 2026.

Sumber dari Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) menyampaikan bahwa hambatan bersifat administratif dan terkait lokasi bekerja Ai yang berada di wilayah Libya Timur. Perbedaan wilayah administratif ini membuat akses pihak perwakilan Indonesia menjadi terbatas.

"PMI atas nama Ai bekerja di Benghazi, wilayah Libya Timur. Sementara perwakilan Indonesia melalui KBRI berada di Tripoli, Libya Barat," kata Deny menjelaskan kondisi tersebut.

Permasalahan yang mendasar adalah dualisme pemerintahan di Libya, di mana ada otoritas berbeda antara wilayah timur dan barat negara itu. Kondisi itu menghambat kemampuan KBRI Tripoli untuk menangani langsung kasus yang berada di Benghazi. Deny menegaskan bahwa kondisi politik di Libya membuat proses koordinasi dan pemulangan tidak mudah.

"Kondisi dualisme pemerintahan yang masih berlangsung di Libya membuat proses koordinasi dan pemulangannya tidak mudah," katanya.

Meski jalan menghadapi kendala, pemerintah baik di tingkat daerah maupun pusat menyatakan tidak akan menghentikan usaha pemulangan Ai. Deny menegaskan komitmen tersebut dan menyatakan koordinasi akan terus berlanjut antara Disnakertrans Cianjur, Kementerian P2MI, dan KBRI.

"Kami bersama Kementerian P2MI dan KBRI akan terus berkoordinasi. Pemulangannya tetap diupayakan, hanya memang membutuhkan waktu lebih lama dibandingkan dengan negara yang situasinya kondusif," jelasnya.

Pemerintah memilih jalur resmi untuk meminimalkan risiko hukum dan biaya tambahan yang mungkin muncul jika pemulangan dipaksakan melalui rute tidak resmi. Menurut Deny, jika dipaksakan menggunakan jalur lain atau secara mandiri, dikhawatirkan justru muncul kendala baru, termasuk potensi sanksi administrasi.

"Kalau dipaksakan menggunakan jalur lain atau secara mandiri, dikhawatirkan justru muncul kendala baru, termasuk potensi sanksi administrasi. Karena itu kami mengikuti prosedur yang berlaku meskipun prosesnya lebih panjang," ujarnya.

Menteri Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Mukhtarudin, menyatakan bahwa Ai kini berada dalam pemantauan dan perlindungan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tripoli. Pemerintah, kata Mukhtarudin, terus berkoordinasi dengan semua pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian proses pemulangan sekaligus memastikan hak-hak perlindungan Ai terpenuhi.

"Yang bersangkutan saat ini sudah berada dalam pemantauan dan perlindungan KBRI. Pemerintah terus berkoordinasi dengan seluruh pihak terkait untuk mempercepat penyelesaian proses pemulangannya, sekaligus memastikan hak-hak perlindungan bagi yang bersangkutan tetap terpenuhi," pungkasnya. (dens).