Pinusnews.id - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memilih Provinsi Jawa Barat pada 2024 untuk memulai menyusun rencana kerja guna mencapai target FOLU Net Sink tahun 2030. 

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Jabar Taufiq Budi Santoso menargetkan, rencana kerja tersebut rampung pada triwulan pertama tahun ini. 

"Target FOLU Net Sink pada 2030 menjadi penting untuk kita susun rencana kerjanya," kata Taufiq saat membuka Kick Off dan Sosialisasi Sub Nasional Rencana Operasional Indonesia's FOLU Net Sink 2030 Region Pulau Jawa di Provinsi Jabar, di IPB International Convention Center, Kota Bogor, Selasa (6/2/2024). 

Baca Lainnya :

• Ketua Baznas Cianjur H Tata: Target Zakat 2024 Naik Jadi Rp33 Miliar
• Pemdaprov Jabar Jalin Kerja Sama Pengembangan Potensi Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik
• Rakernas 2024, Menag Minta Perkuat Pelibatan Umat dalam Program Keagamaan
• Deteksi Dini Kunci Selamatkan Penderita Kanker
• Fasilitas Rusak, Kini Dinas Perkim yang Mengelola Alun-Alun Cianjur

Menurut Taufiq, Kementerian LHK sudah memprioritaskan untuk tahun ini dimulai di Pulau Jawa dan Jabar menjadi salah satu yang nanti akan disusun rencana kerjanya, termasuk juga melalui workshop. 

"Targetnya mungkin dalam triwulan tahun ini sudah selesai," tuturnya. 

Sektor Forest and Other Land Use (FOLU) atau sektor kehutanan dan lahan lainnya diyakini menjadi sektor andalan Indonesia dalam upaya penurunan emisi gas rumah kaca. 

Dengan pemantapan kebijakan, implementasi, dan evaluasi sektor kehutanan, pemerintah pusat melalui Kementerian LHK telah menetapkan kebijakan dalam rangka pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengendalikan perubahan iklim dengan program Nasional Indonesia’s FOLU Net Sink 2030. 

Program tersebut telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021, dimana Indonesia harus sudah mencapai net zero emission sektor kehutanan dan lahan pada 2030. 

Taufiq mengatakan, dalam penyusunan rencana kerja ini, Jabar akan belajar dari provinsi lain yang sudah menggelar kick off lebih dulu sejak tahun 2022. 

Kementerian LHK telah menetapkan Provinsi Kalimantan Timur dan Jambi sebagai best practice -nya. 

"Nanti kami akan belajar juga dari beberapa provinsi, best practice - nya itu Provinsi Kaltim dan Jambi yang sudah lebih dahulu menyiapkan," katanya. 

Saat ini Jabar memiliki kawasan hutan kurang lebih 21 persen dari total luasan provinsi dengan areal tutupan lahan 16,21 persen. 

Selain itu, Jabar juga memiliki 41 Daerah Aliran Sungai (DAS) dan luas indikasi hutan rakyat sebesar 856.000 hektare. 

Taufiq mengungkapkan, Jabar masih mempunyai banyak tantangan, khususnya untuk menangani lahan kritis seluas 829.000 hektare. 

"Tentunya kondisi tersebut menjadi gambaran pentingnya mencapai target FOLU Net Sink pada 2030," ucap Taufiq. 

Untuk mencapai target tersebut Jabar telah melakukan berbagai upaya mitigasi perubahan iklim, seperti pendataan kelembagaan publik dan masyarakat terkait dengan penurunan emisi gas rumah kaca serta melakukan rehabilitasi hutan dan lahan. 

Upaya lainnya mendorong partisipasi seluruh komponen masyarkat dalam rehabilitasi hutan dan lahan melalui gerakan tanam dan pelihara pohon serta gerakan Jumat Menanam. 

"Melalui upaya ini sektor FOLU di Jabar diharapkan memberikan kontribusi signifikan dalam upaya mitigasi perubahan iklim di Indonesia," ujar Taufiq. (tim).