Pinusnews.id - Isfhan Taufik Munggaran, anggota DPR RI dari Fraksi Golkar yang duduk di Komisi XIII, baru-baru ini menunjukkan peran aktifnya dalam meningkatkan akses layanan hukum bagi masyarakat. Dalam acara Forum Komunikasi Masyarakat Bidang Hukum yang dihadiri ratusan warga dari kaum muda hingga orang tua, Isfhan hadir bukan sekadar sebagai pembicara, melainkan sebagai penghubung antara kebijakan di tingkat pusat dan kebutuhan hukum di tingkat akar rumput. 

Kehadiran Isfhan Taufik Munggaran sebagai Anggota DPR RI di acara tersebut, memberi sinyal bahwa soal hukum bukan urusan birokrat semata, melainkan kebutuhan masyarakat sehari-hari yang harus dijangkau dan dilayani.

Acara tersebut menyoroti pentingnya Layanan Kekayaan Intelektual dan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) sebagai sarana penyelesaian sengketa di tingkat lokal. Isfhan menekankan Posbakum sebagai tempat awal yang ramah dan mudah diakses untuk melaporkan gesekan antarwarga. 

Baca Lainnya :

• Indahnya Berbagi Rezeki Bagi Keluarga H. Iva Vaiz
• Sosialisasi 4 Pilar Bersama Kapolres Cianjur
• Cianjur Kini Ada Aplikasi Layanan Pelanggan New PLN Mobile
• KPU Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
• Tega-Teganya Ada Orang Membuang Bayi Perempuan

Menurut Isfhan, kehadiran Posbakum di desa-desa membantu mencegah masalah kecil berkembang menjadi perkara panjang di pengadilan. 

"Silakan datang ke sana ke Posbakum, karena jika sudah masuk ke proses hukum, biasanya jalannya panjang, lebar, dan tinggi, rumit serta memakan waktu," kata Isfhan, mengingatkan bahwa penanganan awal seringkali lebih efisien.

Sebagai anggota Komisi XIII, Isfhan Taufik Munggaran, yang berwenang mengawasi sektor-sektor strategis, termasuk tata kelola hukum terkait masyarakat dan pelayanan publik, menaruh perhatian khusus pada literasi hukum. Ia percaya bahwa warga yang melek hukum akan lebih mampu melindungi haknya, termasuk hak atas kekayaan intelektual.

"Dengan cara ini, bukan hanya konflik yang dapat diminimalkan, tetapi juga potensi ekonomi lokal misalnya produk kreatif desa bisa terjaga dari praktik perampasan atau pembajakan," jelas Isfhan Taufik Munggaran.

Isfhan juga mendorong pola penyelesaian sengketa berbasis musyawarah. Ia mengingatkan, "Bapak dan Ibu, hadirin semuanya, yang sudah mengetahui persoalan bidang hukum, mari kita sama-sama menjaganya supaya tetap aman, tentram, dan damai."

Ungkapan Isfhan Taufik Munggaran itu mencerminkan upaya legislator yang memahami bahwa penyelesaian di tingkat komunitas seringkali lebih efektif dan berkelanjutan bila dilakukan dengan dialog. Komitmen seperti ini membantu memperkuat rasa kebersamaan dan menyurutkan potensi eskalasi hukum formal.

Keterlibatan Isfhan di forum seperti ini juga penting secara simbolis, dimana ia menegaskan bahwa wakil rakyat aktif turun ke lapangan untuk mendengar langsung masalah warga. Upaya tersebut mempersempit jurang antara kebijakan yang dibuat di ibu kota dan realitas di desa. 

Ketika Isfhan Taufik Munggaran duduk di anggota Komisi XIII telah mengambil peran proaktif dalam kampanye literasi hukum dan pendirian Posbakum, ini menunjukkan adanya perhatian legislatif terhadap akses keadilan yang lebih merata.

Namun, tantangan tetap ada. Agar Posbakum benar-benar efektif dibutuhkan pembiayaan, sumber daya manusia terlatih, dan koordinasi antarinstansi. Di sinilah peran legislator seperti Isfhan menjadi strategis, yakni mendorong anggaran, regulasi, dan pengawasan yang memastikan Posbakum tidak berhenti sebagai program seremonial. Dengan dukungan parlemen dan partisipasi masyarakat, Posbakum bisa menjadi garda depan pencegahan konflik dan pelindung hak warga.

Penguatan layanan hukum di tingkat lokal bukan hanya soal menghindari pengadilan yang berbelit, tapi juga soal memberi warga alat untuk memahami dan menegakkan hak mereka.

Maka, upaya Isfhan Taufik Munggaran di forum itu memperlihatkan satu arah penting, yaitu legislator yang terlibat langsung dalam pemajuan literasi hukum dan perlindungan kekayaan intelektual mampu membantu membangun masyarakat yang lebih adil, produktif, dan damai. Apabila komitmen ini berlanjut, warga akan lebih melek hukum dan lebih siap menjaga hak bersama. (dens).