Ipan Sopandi: Disdikpora Cianjur Perkuat Perlindungan Anak melalui Sekolah Aman dan Nyaman

Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur terus menunjukkan kinerja aktif dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi para murid. Melalui Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), dinas tersebut telah menangani tiga laporan kasus perundungan atau bullying yang terjadi di lingkungan sekolah. Penanganan tersebut tidak berhenti pada tindakan administratif, tetapi dilakukan secara berhati-hati dengan melibatkan sekolah dan Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A).

Langkah Disdikpora Cianjur ini penting karena perundungan bukan hanya persoalan kecil di antara murid. Perilaku tersebut dapat meninggalkan luka psikologis, menurunkan rasa percaya diri, bahkan membuat anak takut untuk kembali ke sekolah. Oleh karena itu, penanganan yang cepat, manusiawi, dan sesuai prosedur menjadi kunci agar korban merasa dilindungi, sementara pihak yang diduga melakukan perundungan juga mendapatkan pembinaan.

Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ipan Sopandi, menegaskan bahwa upaya menciptakan sekolah yang aman dan nyaman kini semakin diperkuat melalui Permendikbud Nomor 6 Tahun 2026 tentang Sekolah Aman dan Nyaman. Menurutnya, salah satu indikator utama dari kebijakan tersebut adalah sekolah yang bebas dari perundungan, bullying, serta berbagai bentuk kekerasan lainnya.

Baca Lainnya :

• Proses Pembangunan Kantor Setda Cianjur Tersendat, Ada Apa Gerangan? 
• Erry Rinaldi Kepala Baru Bank BJB Cabang Cianjur 
• Didukung Pemda, Yayasan Assyafir Jinnat Anaem Bangun Majid di Cianjur
• PMI Harus Jadi Garda Terdepan Melawan Covid-19 di Cianjur
• Razia Knalpot Bising, Pengendara Motor Adu Mulut dengan Polisi

“Intinya dalam sekolah aman dan nyaman ini pemerintah kabupaten/kota harus membentuk tim kelompok kerja (Pokja) untuk satuan tugas sekolah aman dan nyaman. Salah satu indikatornya adalah sekolah bebas dari perundungan atau bullying,” ujar Ipan Sopandi di Cianjur, belum lama ini. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Disdikpora Cianjur tidak hanya menunggu laporan masuk, tetapi juga membangun sistem pencegahan yang lebih terstruktur.

Ipan menjelaskan bahwa Pokja tingkat kabupaten diketuai oleh Sekretaris Daerah, dengan Bupati dan Asisten Daerah sebagai pembina. Koordinatornya dipegang Kepala Disdikpora, sementara pelaksanaannya melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah, termasuk DPPKBP3A dan Dinas Sosial. Struktur ini menunjukkan bahwa perlindungan anak tidak menjadi tanggung jawab satu dinas saja, melainkan kerja bersama lintas instansi.

Lebih dari itu, pembentukan tim tidak berhenti di tingkat kabupaten. Setiap satuan pendidikan juga didorong membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan. Dengan demikian, sekolah memiliki garda terdepan untuk mengenali masalah sejak dini, merespons laporan dengan cepat, serta memastikan setiap murid memperoleh perlindungan yang layak.

Dalam praktiknya, mekanisme penanganan kasus perundungan dimulai dari kunjungan pihak sekolah kepada orang tua korban maupun orang tua anak yang diduga melakukan perundungan. Tujuannya bukan untuk menghakimi, melainkan menggali informasi secara objektif dan memahami apa yang sebenarnya terjadi. Pendekatan ini penting agar penanganan tidak berpihak sepihak dan tetap berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Setelah proses tersebut, sekolah melakukan pendampingan kepada korban untuk memantau kondisi psikologisnya. Jika anak mengalami trauma atau gangguan mental akibat peristiwa yang dialaminya, sekolah dapat meminta dukungan dari DPPKBP3A atau psikolog. Langkah ini menunjukkan bahwa Disdikpora Cianjur memahami bahwa dampak perundungan tidak hanya terasa saat kejadian, tetapi juga dapat berlanjut dalam kehidupan anak.

Kinerja Disdikpora Cianjur dalam menangani tiga kasus perundungan sekaligus membangun sistem pencegahan berjenjang layak diapresiasi. Dengan koordinasi bersama DPPKBP3A, pembentukan Pokja Sekolah Aman dan Nyaman, serta pendampingan psikologis bagi korban, dinas tersebut berupaya mengubah sekolah menjadi ruang belajar yang benar-benar aman. Perlindungan anak di sekolah bukan hanya tugas menghentikan perundungan, tetapi juga memastikan setiap murid dapat tumbuh, belajar, dan bermimpi tanpa rasa takut. (Deden Sukmayadi).