Pinusnews.id - Tantangan pranata hubungan masyarakat atau humas pemerintahan semakin kompleks di era digital, seperti kehadiran artificial intelligence dan dinamika karakter masyarakat. Kapabilitas pranata humas pemerintahan pun harus terus ditingkatkan untuk menjawab tantangan yang hadir. 

Peningkatan kapabilitas pranata humas pemerintahan menjadi salah satu fokus Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Provinsi Jawa Barat. Hal itu terlihat dalam gelaran IKP Fest 2024 di Kabupaten Karawang yang berlangsung selama dua hari pada Kamis (18/7/2024) dan Jumat (19/7/2024). 

Plh. Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah Provinsi Jabar Hening Widiatmoko menuturkan, selain meningkatkan kapabilitas pranata humas pemerintahan, baik di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar maupun Pemda Kabupaten dan Kota, IKP Fest 2024 dapat menjadi ruang untuk memperkuat kolaborasi. 

Baca Lainnya :

• Bey: Satuan Pelaksana Konservasi Perairan Umum Daratan Wanayasa Kembangkan Jadi BLUD
• BKPSDM Award Jadikan Motivasi OPD di Cianjur Tingkatkan Kinerja
• Aturan Bupati Cianjur Dilanggar, Para Oknum Bongkar Sekolah SMPN I Pagelaran untuk Rehab Total
• Batal, Rencana Pelepasan Peserta KKN STAI Al Azhary di Pendopo Cianjur, Bupati Menghindar?
• Pelepasan KKN Mahasiswa Al-Azhary, Bebaskan Cianjur dari Klenik dan Sihir

"Diskominfo kabupaten dan kota sama pentingnya dengan kami di provinsi. Kepala Bidang IKP (Informasi Komunikasi Publik) menentukan posisi untuk merangkul banyak pihak agar informasi tidak disalahartikan. Artinya, di situ narasi tunggal diperlukan," ucap Hening. 

Kolaborasi menjadi penting, terutama dalam menyampaikan program-program prioritas pemerintah. Menurut Hening, dengan kolaborasi, pranata humas pemerintahan dapat menghadirkan pembaruan-pembaruan dalam menjawab tantangan di era digital. 

"Terus mencoba pembaruan dan kita sadari memang tidak mudah. Ada tahapan-tahapan yang perlu ditempuh dengan proses bisnis yang jelas dan itu membutuhkan orang-orang yang cakap, yang kompeten," tuturnya. 

Hal senada dikatakan Kepala Diskominfo Jabar Ika Mardiah. Menurutnya, pranata humas pemerintahan perlu merespons kehadiran artificial intelligence dengan mengasah kapabilitas. Tujuannya agar pranata humas pemerintahan dapat memanfaatkan artificial intelligence. 

"Artificial intelligence tentunya berpotensi membantu kegiatan komunikasi publik dalam merancang strategi komunikasi yang efektif melalui analisis data dan informasi secara cepat. Pemerintah dapat memahami kebutuhan publik dan menyusun strategi komunikasi berdasarkan data real time," ucap Ika. 

"Tentunya pemanfaatan artificial intelligence juga harus tetap mengedepankan prinsip keamanan, kredibilitas, dan etika yang bertanggung jawab dalam memanfaatkan teknologi," imbuhnya.

Ika pun berharap IKP Fest 2024 yang dihadiri pranata humas perangkat daerah di Lingkungan Pemda Provinsi Jabar dan Pemda Kabupaten Kota di Jabar dapat melahirkan ide-ide kreatif dalam melakukan komunikasi publik. 

"Di acara ini, IKP Fest, kami mengharapkan ide-ide kreatif dalam menyampaikan komunikasi publik di tengah tren pemanfaatan artificial intelligence," tuturnya. 

Diskominfo Jabar melalui Bidang Informasi Komunikasi Publik (IKP) menggelar banyak aktivasi dalam IKP Fest 2024, mulai dari IKP Talks, Podcast Ngonci, Penyusunan Narasi Tunggal, sampai Rapat Koordinasi (Rakor) Bidang IKP DIskominfo se-Jabar. 

Kepala Bidang IKP Diskominfo Jabar Viky Edya Martina mengatakan, dalam Rakor Bidang IKP DIskominfo se-Jabar, semua kepala bidang IKP menyampaikan pengalaman dan tantangan dalam melaksanakan komunikasi publik. 

"Salah satu tujuan dari rakor adalah menyelaraskan pandangan dan menyatukan tujuan, agar tercipta orkestrasi komunikasi publik di Jabar," ucap Viky. 

Viky juga menuturkan, orkestrasi dalam komunikasi publik pemerintah perlu dioptimalkan melalui perencanaan yang matang. Selain sebagai upaya mencegah hoaks, orkestrasi berfungsi meredam misinformasi maupun disinformasi di masyarakat. Dengan begitu, informasi dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

"Orkestrasi komunikasi publik sendiri menampilkan informasi yang terkonfirmasi dan dalam bingkai keserempakan pesan. Keserempakan menjadi krusial untuk mencegah kebingungan di masyarakat. Itu karena program, imbauan, pencapaian, maupun kebijakan pemerintah disampaikan dengan pesan dan informasi yang sama oleh banyak pihak," tuturnya. (tim-dens).