Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, mengajak seluruh Bupati Bogor dan Bupati serta Walikota se-Jawa Barat untuk melakukan sinergi dalam pembangunan daerah melalui kegiatan Jabar Ngariung yang berlangsung di Auditorium Setda Kabupaten Bogor, Kamis (13/3/2025).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi antar pemerintah daerah dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan di Jawa Barat.

KDM -sapaan akrab Dedi Mulyadi- mengungkapkan beberapa persoalan besar yang tengah dihadapi Jawa Barat, di antaranya kemiskinan, pembangunan sekolah rakyat, serta pengelolaan Program Keluarga Harapan (PKH) yang berbasis kinerja masyarakat yang dibantu.

Baca Lainnya :

• Satpol PP Cianjur Amankan Pengedar Miras dan Obat Faftar G 
• Kabar Baik, Pjs Bupati Cianjur Usulkan UMK 2021 Naik 6,51 Persen
• Tempat Limbah Mebel di Sukaluyu Musnah Terbakar
• 171 Anggota KPPS Tanjungsari Lakukan Rapid Tes
• Pjs. Bupati Cianjur. Pastikan APD dan SOP untuk Pilkada 9 Desember

Selain itu, KDM juga menyampaikan bahwa telah bertemu dengan Menteri Kesehatan untuk membahas penanganan pasca banjir dan mitigasi dampak kesehatan yang sering muncul setelah bencana banjir, seperti penyakit yang berkembang, angka stunting, diabetes, gagal ginjal, hipertensi, serta kematian ibu dan anak yang masih tinggi.

“Semua rangkaian ini harus disusun dalam kerangka kinerja yang sangat memadai, agar Jawa Barat bisa mencapai tujuan pembangunan yang optimal,” katanya.

KDM juga menekankan pentingnya peran Kabupaten Bogor dalam sejarah dan pembangunan Jawa Barat.

Menurutnya, Bogor adalah pusat sejarah Kerajaan Sunda, dan siapa pun yang berbuat baik di Bogor akan memberikan dampak positif bagi daerah lainnya. Oleh karena itu, Bogor akan dijadikan pusat berbagai kegiatan pembangunan dan rehabilitasi lingkungan di Jawa Barat.

Selanjutnya, KDM memaparkan langkah-langkah penting yang sedang dilakukan oleh Pemda Provinsi Jawa Barat untuk mengatasi masalah lingkungan, salah satunya melalui evaluasi moratorium terkait peraturan Gubernur yang melarang alih fungsi lahan hutan, perkebunan, dan lahan-lahan penting lainnya.

Moratorium tersebut telah terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Perumahan dan Pemukiman akan segera mengeluarkan izin serupa.

Rencana lainnya adalah melakukan pembebasan lahan-lahan sungai yang saat ini masih dikuasai oleh individu atau pihak tertentu, dan mengalihkannya untuk kepentingan negara dan masyarakat. Ini merupakan bagian dari sinergi dengan Kementerian ATR dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) yang akan mempercepat proses tersebut

“Jawa Barat telah bekerja terorkestrasi dengan para Menteri, termasuk Menteri PU. Kami berharap ini dapat memberikan kebaikan bagi masyarakat, baik dalam hal penanganan sampah maupun pengelolaan lingkungan hidup,” ucapnya.

KDM juga menjelaskan rencana reboisasi dan normalisasi sungai yang akan dilakukan di beberapa daerah aliran sungai di Jawa Barat. Menurutnya, konsep reboisasi ini meliputi normalisasi sungai, penambahan kedalaman dan pelebaran sungai, serta penanaman pohon endemik yang sesuai dengan karakteristik daerah tersebut.

"Pembangunan yang terkoordinasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara menyeluruh dan berkelanjutan, serta menjadikan Jawa Barat sebagai provinsi yang lebih maju dan ramah lingkungan," ujar KDM. (UPI-dens).