Gandeng KPK, Pemprov Jabar Bentengi Pejabat dan Keluarga dari Praktik Korupsi

Pinusnews.id - Wakil Gubernur Jawa Barat Erwan Setiawan menegaskan pentingnya menjunjung tinggi integritas bagi para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat beserta pasangan masing-masing selama mengemban amanah dan melaksanakan tugas.

Hal tersebut ditegaskan Wagub Erwan saat membuka kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Keluarga Berintegritas hasil kolaborasi Pemda Provinsi Jabar bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat, Jalan Kolonel Masturi Km 3.5, Kota Cimahi, Jumat (24/7/2026).

Mengusung tema "Mewujudkan Keluarga Berintegritas Melalui Penanaman Nilai-Nilai Antikorupsi", kegiatan ini diikuti oleh jajaran pejabat eselon II, yakni setingkat kepala dinas, kepala biro, dan kepala badan beserta suami atau istri masing-masing.

Baca Lainnya :

• Cianjur Kini Ada Aplikasi Layanan Pelanggan New PLN Mobile
• KPU Tetapkan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Cianjur
• Tega-Teganya Ada Orang Membuang Bayi Perempuan
• Operasi Yustisi, Penyemprotan Desinfektan dan Pembagian Masker
• Dana Milyaran Jangan Semena-Mena Digunakan Kepala Desa

"Agar tetap berintegritas, tidak ada niat untuk melakukan korupsi maupun menerima gratifikasi. Tujuan utamanya agar ketika mengakhiri masa jabatan nanti, seluruh pejabat dapat menyelesaikannya dengan husnul khatimah," ujar Erwan.

Menurut Erwan, pendidikan antikorupsi yang diinisiasi bersama KPK ini merupakan langkah preventif yang esensial. Ia menggarisbawahi agar jangan sampai ada tuntutan gaya hidup dari keluarga—terutama suami atau istri—yang justru membebani tugas pasangannya sebagai pelayan masyarakat.

"Seperti yang dicontohkan oleh perwakilan KPK, sering kali seseorang sudah berniat bekerja dengan integritas, namun karena desakan dari pasangannya, akhirnya terjerumus korupsi. Makanya kita undang pasangannya dalam pendidikan ini agar mereka memahami bagaimana cara memberikan support yang positif," tuturnya.

Wakil Ketua KPK RI Ibnu Basuki Widodo menyampaikan bahwa upaya melawan korupsi tidak selalu tentang penindakan, melainkan mencakup pendidikan, pencegahan, dan pelibatan masyarakat.

Ibnu menyebutkan, bukan hanya pribadi sang pejabat yang harus dibentengi, tetapi pasangannya juga harus menjadi pendukung utama agar tindak pidana korupsi tidak terjadi.

"Keluarga atau pasangan yang berintegritas adalah mereka yang memberikan kesejukan di dalam rumah tangga. Hal ini mendorong kita untuk hidup sesuai dengan kemampuan dan penghasilan masing-masing. Setidak-tidaknya, pasangan menjadi pengingat utama untuk tidak melakukan korupsi," jelas Ibnu.

Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa peran aktif dari seluruh elemen, mulai dari masyarakat umum, tokoh agama, hingga tenaga pendidik, sangat krusial untuk saling mengingatkan dan menciptakan ekosistem lingkungan yang bebas dari korupsi. (tim dens).