Pinusnews.id - Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (DPUTR) Kabupaten Cianjur menunjukkan langkah nyata dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih melalui program sosialisasi anti-gratifikasi yang menyasar seluruh pegawai.

Inisiatif ini bukan sekadar kegiatan formal melainkan upaya sistemik untuk membangun budaya kerja yang berlandaskan integritas dan profesionalisme. Dengan memfokuskan perhatian pada pencegahan gratifikasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan. DPUTR Cianjur menegaskan komitmennya terhadap pelayanan publik yang adil dan transparan.

Kepala Dinas PUTR Kabupaten Cianjur, Eri Rihandiar, menempatkan integritas sebagai pondasi utama dalam setiap pelaksanaan tugas pemerintahan.

Baca Lainnya :

• Tega-Teganya Ada Orang Membuang Bayi Perempuan
• Operasi Yustisi, Penyemprotan Desinfektan dan Pembagian Masker
• Dana Milyaran Jangan Semena-Mena Digunakan Kepala Desa
• Plt. Bupati Cianjur : Camat Harus Sediakan Tempat Isolasi Mandiri
• Fakta Baru, Dewan Temukan Orang Kaya di Cianjur Dapat BPNT

"Integritas adalah tanggung jawab bersama yang harus terus dijaga," ungkapnya, menekankan bahwa kepercayaan masyarakat hanya dapat diraih bila aparatur bekerja tanpa pengaruh kepentingan pribadi.

Ungkapan itu menjadi penegas arah kebijakan internal DPUTR Cianjur yang ingin memastikan setiap langkah birokrasi tunduk pada aturan dan etika layanan publik.

Sosialisasi yang digelar didesain untuk meningkatkan pemahaman aparatur mengenai bahaya gratifikasi, bukan sekadar dari sisi hukum tetapi juga dampaknya terhadap kualitas pelayanan.

"Gratifikasi bukan sekadar pemberian, tapi dapat menjadi awal terjadinya konflik kepentingan berpengaruh terhadap objektivitas pelayanan publik," imbuh Eri Rihandiar di Cianjur, belum lama ini.

Dengan menghadirkan materi yang konkret dan studi kasus relevan, kegiatan ini memberi alat bagi pegawai untuk mengenali bentuk-bentuk gratifikasi dan langkah praktis menolaknya.

Kinerja DPUTR Cianjur dalam aspek pencegahan korupsi terlihat dari pendekatan yang proaktif dan berkelanjutan. Selain sosialisasi, instansi ini mendorong pelaporan internal apabila ada penerimaan hadiah atau fasilitas yang berpotensi melanggar aturan.

Upaya tersebut memperlihatkan adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang diperkuat, sehingga tidak hanya bergantung pada integritas individu tetapi juga sistem yang menopang perilaku profesional.

Efek jangka panjang yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang bebas dari intervensi kepentingan pribadi maupun pihak tertentu. Eri menegaskan bahwa pelayanan publik berkualitas hanya dapat terwujud apabila seluruh aparatur bekerja berdasarkan aturan, etika, dan kepentingan masyarakat.

Pernyataan itu memposisikan DPUTR Cianjur sebagai pelayan publik yang ingin lebih dulu menata internal sebelum menilai hasil layanan kepada publik.

Partisipasi aktif seluruh jajaran menjadi kunci sukses implementasi kebijakan anti-gratifikasi ini. DPUTR Cianjur mengajak aparatur dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung pencegahan korupsi dengan menerapkan prinsip tolak gratifikasi. 

Langkah kolaboratif ini membuka ruang bagi pengawasan publik dan peningkatan kepercayaan warga terhadap lembaga yang menyediakan layanan infrastruktur dan tata ruang.

Dengan berbagai upaya nyata seperti sosialisasi intensif, dorongan pelaporan, dan penegasan nilai integritas, DPUTR Kabupaten Cianjur menegaskan posisinya sebagai institusi yang berkomitmen membangun pemerintahan bersih dan pelayanan publik berkualitas.

Komitmen itu bukan hanya retorika, melainkan bagian dari strategi jangka panjang untuk menjaga kredibilitas birokrasi dan memenuhi harapan masyarakat akan layanan yang adil, transparan, dan akuntabel. (dens).