Diskumdagin Cianjur Perkuat UMKM: Dari Legalitas hingga Pasar Digital

Pinusnews.id - Kabupaten Cianjur memiliki modal ekonomi yang besar dari sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Dari total 61.347 UMKM yang terdata, sekitar 28.541 usaha telah memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB). Jumlah ini menunjukkan bahwa sebagian pelaku usaha telah mulai membangun legalitas, tetapi masih ada ruang besar untuk mendorong UMKM lain agar lebih tertib administrasi dan siap bersaing.

Kondisi tersebut menjadi perhatian utama Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur. Dinas ini tidak hanya mencatat data, tetapi juga aktif mendampingi pelaku usaha agar berkembang.

Kepala Diskumdagin Kabupaten Cianjur, Budhi Rahayu Toyib, menjelaskan bahwa data UMKM tersebut merupakan pencatatan hingga tahun lalu, baik usaha yang masih aktif maupun yang tidak aktif.

Baca Lainnya :

• Bupati Cianjur Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 
• Waspadai, 7 Kecamatan di Cianjur Tren Covid-19 Meningkat 
• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 
• Wagub Jabar dengan Assyafir Jinnat Anaem Bahas Pembangunan 1000 Masjid 

Ia memperkirakan sekitar 50.000 UMKM saat ini masih berjalan.

“Dari jumlah UMKM yang terdata, sekitar 28.541 sudah memiliki NIB. Kami terus mendorong pelaku usaha agar semakin berkembang, terutama dari sisi legalitas, kualitas produk, dan kapasitas usahanya,” ujar Budhi Rahayu Toyib.

Sepanjang tahun 2026, Diskumdagin Cianjur menunjukkan kinerja yang cukup beragam. Pihaknya menjalankan pendampingan, pembinaan, dan fasilitasi bagi pelaku UMKM. Bentuk dukungan itu meliputi bantuan peralatan usaha, pendampingan legalitas produk, serta pengembangan kemampuan pemasaran.

Pendekatan ini penting karena UMKM tidak hanya butuh bantuan sesaat, tetapi juga kemampuan untuk bertahan dan tumbuh berkembang dalam jangka panjang yang kondisinya harus semakin meningkat di atas standar.

Salah satu program yang menonjol adalah fasilitasi sertifikasi halal. Pada tahun ini, sembilan UMKM mengajukan pendampingan sertifikasi halal, sementara sosialisasi produk halal diberikan kepada sekitar 50 UMKM.

Langkah ini membantu pelaku usaha pangan, kosmetik, dan produk lainnya memperkuat kepercayaan konsumen. Sertifikasi halal juga dapat menjadi pintu masuk ke pasar yang lebih luas, termasuk pasar modern dan ekspor.

Permodalan memang masih menjadi kendala klasik bagi UMKM. Namun, Diskumdagin Cianjur mengambil pendekatan yang lebih berkelanjutan dengan tidak lagi memberikan bantuan modal secara langsung. Sebagai gantinya, dinas menyediakan peralatan usaha dan memfasilitasi akses pembiayaan melalui kerja sama dengan lembaga keuangan maupun nonkeuangan.

“Kami mencoba membantu pelaku UMKM mengakses permodalan melalui lembaga keuangan dan nonkeuangan. Sebelumnya, sekitar 200 UMKM telah kami fasilitasi untuk mengikuti sosialisasi terkait pinjaman yang diharapkan tidak memberatkan pelaku usaha,” ungkap Budhi.

Kinerja Diskumdagin juga tampak pada upaya meningkatkan daya saing produk lokal. Melalui UPTD PLUT di Cipanas, pelaku UMKM dapat memperoleh pendampingan kemasan, mulai dari desain hingga penempelan label menggunakan mesin. 

Fasilitas awal ini diberikan secara gratis kepada 50 pelaku usaha. Kemasan yang menarik dan informatif bukan sekadar tampilan, melainkan cara penting untuk membuat produk Cianjur lebih dikenali dan dipercaya konsumen.

Di bidang pemasaran, Diskumdagin mendorong UMKM memanfaatkan media sosial untuk memperluas jangkauan pembeli. Promosi juga dilakukan melalui kanal media sosial milik dinas. Selain itu, Diskumdagin bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan strategi pemasaran digital.

“Kami juga turut bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk memberikan pelatihan mengenai strategi pemasaran produk secara digital, seiring meningkatnya kebiasaan konsumen mencari informasi produk melalui platform daring,” kata Budhi.

Ke depan, Diskumdagin Cianjur menargetkan lebih banyak UMKM mampu naik kelas pada 2027. Keberhasilan itu akan diukur dari kualitas dan jumlah produksi, kelengkapan perizinan, kepemilikan NIB, serta sertifikasi halal.

“Melalui berbagai pendampingan tersebut, kami berharap UMKM semakin berdaya saing, memperluas pasar, dan berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Kabupaten Cianjur,” tegas Budhi.

Dengan program yang menyentuh legalitas, peralatan, permodalan, kemasan, dan pemasaran digital, Diskumdagin Cianjur berupaya memastikan UMKM tidak hanya bertahan, tetapi juga tumbuh menjadi penggerak ekonomi daerah. (dens).