Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur memastikan setiap sekolah, baik negeri maupun swasta, mendapat kesempatan yang sama dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2026. 

Kebijakan ini dibuat untuk memberikan alternatif bagi calon peserta didik dan mengurangi kecemasan orangtua yang khawatir anaknya tak lolos ke sekolah negeri. Dengan demikian, Disdikpora Cianjur menunjukkan sikap inklusif yang mengedepankan pemerataan akses pendidikan.

Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ipan Sopandi, menegaskan keterlibatan sekolah swasta dalam aplikasi SPMB.

Baca Lainnya :

• Cekcok Soal Batas Tanah, Asep Babak-Belur Dihajar Tetangganya 
• Odang Rohmat, Pengusaha Gula Semut Naringgul, Rekrut 8 Pekerja Akibat Terdampak Covid-19 
• Dua Orang Cianjur Terseret Ombak Pantai Jayanti, Satu Selamat, Satu Orang Lagi Belum Ditemukan
• Berburu Tanaman Hias di Cianjur, Aglaonema Membawa Keberuntungan
• Polisi Ringkus Dua Pelaku Pembacokan Warga di Warungkondang

"Kita dalam penjelasan awal dengan negeri atau swasta sama, kita tidak membeda-bedakan antara negeri dan swasta. Pada saat pelaksanaan penerimaan murid baru, kedudukan negeri dan swasta disamakan," ujar Ipan, sekaligus upaya Disdikpora Cianjur memperlakukan semua lembaga pendidikan secara setara dalam sistem resmi.

Dalam praktiknya, aplikasi SPMB memberi kebebasan bagi calon siswa untuk memasukkan pilihan sekolah negeri maupun swasta. Siswa bisa memilih sekolah negeri sebagai prioritas, namun tetap dapat mencantumkan sekolah swasta sebagai alternatif.

Mekanisme ini membantu memastikan bahwa calon murid tetap memiliki opsi apabila pilihan pertama tidak berhasil, sehingga angka putus sekolah atau anak yang tidak sekolah dapat diminimalkan.

Langkah Disdikpora Cianjur tak hanya soal pendaftaran. Pemerintah daerah juga menunjukkan perhatian saat membahas pembangunan dan rehabilitasi sarana pendidikan. Ipan menjelaskan bahwa jika kebutuhan ruang kelas baru (RKB) di sekolah negeri sudah mencukupi, perhatian berikutnya akan mempertimbangkan sekolah swasta.

"Kalau sekolah negeri sudah dinyatakan cukup, misalnya dalam pembangunan RKB, maka nanti kita akan penuhi kebutuhan-kebutuhan sekolah swasta terkait ruang kelas baru," jelasnya.

Prioritas rehabilitasi bangunan juga diterapkan tanpa membeda-bedakan status sekolah. Disdikpora akan memprioritaskan sekolah, baik negeri maupun swasta, yang kondisinya berpotensi roboh. Sikap ini memperlihatkan orientasi kinerja Disdikpora yang menempatkan keselamatan dan kelayakan belajar sebagai fokus utama, bukan sekadar status institusi.

Selain itu, Disdikpora memberi waktu bagi sekolah swasta untuk melakukan penerimaan murid baru sampai 31 Agustus 2026 sebelum Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dikunci pemerintah pusat. Ipan mendorong agar sekolah swasta yang masih kekurangan siswa aktif mencari calon peserta didik, termasuk mendata anak-anak yang belum bersekolah.

"Sekolah swasta kalau kekurangan siswa diperkenankan untuk mencari siswa, terus mendata siswa yang memang belum sekolah dan bisa melanjutkan ke sekolah swasta tersebut," katanya.

Meski pemerintah memfasilitasi, Disdikpora Cianjur menegaskan tidak bisa memaksa pilihan orangtua atau siswa. Keputusan tetap berada di tangan mereka, sehingga sekolah swasta juga ditantang untuk meningkatkan daya tarik lewat inovasi dan membangun kepercayaan publik. 

"Sekolah swasta harus benar-benar membuat suatu inovasi dan suatu simpati publik untuk mencari siswa terkait kekurangan siswa yang ada di sekolah," ujar Ipan, menekankan pentingnya peran aktif pihak sekolah dalam meningkatkan kualitas dan citra.

Data detail terkait jumlah murid di sekolah swasta baru akan terlihat setelah Dapodik ditutup pada 31 Agustus 2026. Dari situ Disdikpora dapat memetakan sekolah yang kelebihan atau kekurangan siswa, dan melakukan evaluasi bila ditemukan sekolah tanpa murid atau rombongan belajar. Jika permasalahan berulang, keberlangsungan sekolah akan diserahkan kepada yayasan penyelenggara, sebagai langkah administratif untuk memastikan mutu pendidikan di wilayah Cianjur. 

Kebijakan Disdikpora Cianjur dalam SPMB 2026 menunjukkan upaya nyata untuk menyetarakan peluang dan memperkuat ekosistem pendidikan lokal. Dengan membuka akses, memprioritaskan keselamatan bangunan, dan memberi ruang bagi inovasi sekolah swasta, Disdikpora berupaya menjaga agar setiap anak mendapat kesempatan belajar yang layak dan bermutu. (dens).