Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur mencatat masih terdapat kekurangan sekitar 1.100 tenaga pendidik untuk jenjang SD dan SMP, kondisi yang digenjot penanganannya melalui pemetaan kebutuhan dan koordinasi lintas birokrasi. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (Disdikpora) Cianjur, Ruhli Solehudin, menegaskan pihaknya aktif melakukan identifikasi titik-titik kritis agar penyaluran tenaga pendidik tepat sasaran. 

“Kami sedang memetakan kebutuhan tenaga pendidik, terutama di sejumlah sekolah yang mengalami kekurangan guru,” ujar Ruhli Solehudin di Cianjur, belum lama ini.

Meski jumlah guru berstatus ASN di Cianjur mencapai sekitar 11.000 orang, Disdikpora Cianjur menyatakan kebutuhan masih belum terpenuhi, diperkirakan sekitar 10 persen. Ruhli menjelaskan bahwa penyebab utama adalah faktor demografis dan mobilitas, termasuk pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan antar daerah.

Baca Lainnya :

• Fakta Baru, Dewan Temukan Orang Kaya di Cianjur Dapat BPNT
• Hebat, Cianjur Punya Dana 15 Miliar untuk Jaminan Persalinan
• Oknum Wartawan Resahkan Pondok Pesantren di Cianjur
• Kasus Positif Covid-19 di Cianjur Meningkat, Rakyat Ngantri Swab Test
• Astakira Jemput Pekerja Migran yang Depresi di Arab Saudi

“Faktor yang paling tinggi karena banyak yang pensiun, meninggal dunia, atau pindah ke daerah lain, sehingga secara keseluruhan tetap memerlukan tambahan tenaga pendidik dan kependidikan,” imbuh Ruhli.

Kesenjangan paling terasa di wilayah selatan Cianjur, di mana setiap sekolah terimbas kekurangan dua hingga empat guru. Menanggapi situasi ini, Disdikpora menggencarkan langkah-langkah strategis: berkoordinasi dengan BKPSDM dan Bagian Organisasi untuk memetakan kebutuhan secara rinci, sekaligus mengusulkan penambahan formasi ASN ke pemerintah pusat sesuai regulasi. Inisiatif koordinasi ini menunjukkan upaya sistematis Disdikpora untuk menyelesaikan masalah struktural yang bersifat jangka panjang.

Selain pengusulan formasi, Disdikpora juga mendorong satuan pendidikan agar mengoptimalkan sumber daya yang ada sambil menunggu keputusan pusat. Ruhli menegaskan keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam mengangkat tenaga honorer sehingga solusi harus melibatkan berbagai tingkatan pemerintahan.

“Kami tidak dapat mengangkat tenaga honorer, sedangkan di lapangan tenaga pendidik sangat dibutuhkan karena setiap waktu ada yang pensiun, meninggal dunia, dan perpindahan, sehingga ini harus ada solusi dari pemerintah di daerah hingga pusat,” jelasnya.

Dampak kekurangan guru tak hanya terasa pada jumlah tenaga, tetapi juga pada kualitas layanan pendidikan dan optimalisasi kegiatan belajar mengajar (KBM). 

Disdikpora Cianjur menyadari hal ini dan menempatkan pemenuhan tenaga pendidik sebagai prioritas agar proses pembelajaran di kelas tetap berjalan efektif. Pendekatan pemetaan yang dilakukan diharapkan mempercepat alokasi guru ke sekolah-sekolah yang paling membutuhkan, sekaligus meminimalkan gangguan pada proses belajar.

Di samping persoalan tenaga pendidik, Disdikpora Cianjur menghadapi tantangan perbaikan infrastruktur; lebih dari seribu ruang kelas dilaporkan rusak. Keterbatasan anggaran APBD membuat Disdikpora Cianjur aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah provinsi, pemerintah pusat, serta sektor swasta melalui program bantuan pembangunan ruang kelas.

Langkah-langkah koordinatif dan advokasi pendanaan ini memperlihatkan komitmen Disdikpora Cianjur untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan secara menyeluruh. (dens).