Pinusnews.id - Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Bomero Citywalk, Kabupaten Cianjur, berujung bentrok antara hampir 500 petugas gabungan dengan para pedagang pada Selasa (11/11/2025). Insiden tersebut menyebabkan dua petugas dan dua pedagang mengalami luka-luka.

Kericuhan pecah saat tim gabungan Satpol PP, TNI, dan Polri mulai menertibkan lapak yang dianggap melanggar aturan. Para pedagang menolak pembongkaran lapak dengan alasan bahwa tempat berjualan tersebut merupakan sumber utama penghidupan mereka.

Pantauan di lapangan menunjukkan suasana sempat memanas ketika petugas mencoba mengosongkan area yang sebelumnya sudah mendapat tiga kali surat peringatan (SP1-S3). Sebagian PKL mendapatkan dukungan dari sejumlah mahasiswa dan anggota LSM yang hadir menolak proses relokasi.

Baca Lainnya :

• Komunitas UMKM PT. Bukit Naga Mas Beri Bantuan ke Yayasan, Fakir Miskin dan Duafa
• Samsat Cianjur Tutup, 2 Januari 2021 Dibuka 
• Plh. Sekda Cianjur Monitoring Harga Bahan Pokok Jelang Natal dan Tahun Baru 2021
• Nah Ini Dia, Cianjur Terima Bantuan Keuangan dari Provinsi
• Covid-19 Makin Merajalela, KBM di Cianjur Terancam Ditunda

Kepala Satpol PP Kabupaten Cianjur, Djoko Purnomo, membenarkan bentrokan tersebut. Ia menegaskan bahwa tindakan tegas diambil karena para pedagang tidak mengindahkan surat peringatan yang telah diberikan sejak lama.

“Kami sudah melakukan sosialisasi dan memberi waktu yang cukup agar para pedagang pindah. Namun, sekitar 20 dari 213 PKL tetap berjualan di area terlarang, sehingga penertiban tidak bisa dihindari,” jelas Djoko.

Menurutnya, Bomero Citywalk akan ditata menjadi etalase publik dan ruang wisata budaya yang menampilkan kuliner khas Cianjur. Karena itu, dagangan konvensional seperti sayur, daging, dan bahan pokok tidak lagi diperbolehkan di sana.

“Kawasan ini akan dibuat tertib, bersih, dan sesuai dengan konsep tata ruang kota. Dagangan semacam itu seharusnya berada di Pasar Induk, bukan di Citywalk,” tambah Djoko.

Pemerintah daerah telah menyiapkan lokasi relokasi di Pasar Induk Cianjur untuk menampung pedagang terdampak. Pemerintah berkomitmen menyediakan fasilitas yang memadai agar mereka dapat berjualan dengan aman dan teratur di sana.

Namun, seorang pedagang yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekecewaannya terhadap penertiban yang berlangsung.“Kami bukan bermaksud melawan, tapi jika langsung digusur seperti ini, kami tidak tahu harus cari makan dari mana. Lapak ini satu-satunya penghasilan kami,” katanya dengan nada emosional.

Saat ini, situasi di lokasi mulai kondusif setelah petugas memperketat pengamanan. Meski demikian, sebagian pedagang masih bertahan di sekitar Citywalk sambil menunggu kepastian proses relokasi dari pemerintah.

Pada bagian lain, seorang pemerhati sosial kemasyarakatan di Cianjur yang enggan disebut jati dirinya mengatakan, pemerintah setempat perlu mengedepankan pendekatan yang adil dan humanis dalam proses relokasi pedagang Bojongmeron, seperti dialog terbuka. 

"Mengadakan pertemuan rutin dengan perwakilan pedagang, mahasiswa, LSM, dan aparat untuk mendengar aspirasi dan merumuskan solusi bersama," katanya usai terjadi kericuhan di Bomero Ctywalk.

Dia melanjutkan, para pihak terkait dapat melakukan sosialisasi lebih masif dan memberikan pendampingan teknis dan psikologis, agar para pedagang siap pindah dan menata usahanya di lokasi baru.

Selain itu sambungnya lagi dia menyebutkan, Pemkab setempat juga bisa menyediakan fasilitas kios atau lapak yang layak, serta akses yang memadai di Pasar Induk, supaya pedagang tetap bisa berjualan secara nyaman dan menguntungkan.

"Berikan pemberdayaan ekonomi kepada para pedagang yang direlokasi untuk membantu pelatihan manajemen usaha, pemasaran, dan akses permodalan bagi para pedagang agar bisa meningkatkan keprofesionalan dan pendapatan usahanya," imbuh dia.

Lebih dari itu, pengamat pun mengungkapkan, upayakan memberikan perlindungan sosial sementara seperti bantuan modal usaha atau kompensasi, agar pedagang tidak kehilangan mata pencaharian saat proses transisi.

"Penyelesaian ini harus diiringi solusi relokasi berkeadilan yang dijalankan secara transparan dan inklusif, agar tidak memicu kesalahpahaman atau konflik yang merugikan semua pihak. Dengan demikian, penataan kawasan Bojongmeron dapat berjalan tertib sekaligus menjamin kesejahteraan pedagang lokal," pungkas pengamat tersebut. (dens).