Anggota DPRD Cianjur Dorong Agar Guru Bahasa Sunda Ditambah Jumlahnya

Pinusnews.id - Jumlah guru bahasa Sunda di Kabupaten Cianjur relatif cukup minim. Kondisi itu jadi atensi bagi DPRD setempat yang mendorong pemerintah daerah agar bisa menambah jumlah guru mata pelajaran tersebut.

Anggota Komisi A DPRD Cianjur Hendi Mulyana, menilai minimnya jumlah guru bahasa Sunda tentu jadi permasalahan yang harus dicarikan solusinya. Data yang diperolehnya, saat ini jumlah guru bahasa Sunda hanya 31 orang.

Jumlahnya tak berbanding lurus dengan jumlah sekolah di Kabupaten Cianjur yang mencapai ribuan. Ironisnya, pemerintah daerah yang menyertakan formasi guru bahasa Sunda pada usulan kuota pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) sebanyak 3.066 orang.

Baca Lainnya :

• Jasad Nelayan Tengelam di Pantai Cigebang Cianjur Ditemukan
• Ratusan Minuman Beralkohol Roso-Roso Diamankan Polres Cianjur di Rumah Kontrakan
• Nelayan Tenggelam di Pantai Cigebang Karawangwangi Cidaun
• Pemotor Luka-Luka, Tabrak Mobil Truk Sedang Parkir di Pacet Cianjur
• Insiden Perampasan Handphone Jurnalis di Sukabumi, Ini Penjelasan AKBP Sumarni

“Saat rapat dengan Disdikpora dan BKPSDM, terungkap bahwa jumlah guru bahasa Sunda hanya 31 orang. Kalau berhitung kebutuhan, idealnya jumlah guru bahasa Sunda sebanyak 230 orang lebih,” kata Hendi, Minggu, 30 Oktober 2024.

Lebih miris, dari jumlah 31 orang guru bahasa Sunda, tak semuanya berstatus sebagai PNS atau PPPK. Selama ini mereka rata-rata berstatus guru honorer.

Hendi menyimpan kekhawatiran, jika kondisi itu dibiarkan, maka bahasa Sunda sebagai bahasa ibu bagi warga Kabupaten Cianjur pada khususnya lambat laun agar terdegradasi. Hendi mengaku Komisi A DPRD Cianjur sudah meminta BKPSDM Kabupaten Cianjur agar mengusulkan kuota formasi guru bahasa Sunda pada rekrutmen PPPK gelombang kedua nanti.

“Saya meminta kepada BKPSDM mengajukan formasi guru bahasa Sunda. Ini akan memotivasi para guru mengambil jurusan bahasa Sunda,” pungkasnya

Plt Kepala BKPSDM Kabupaten Cianjur Heri Farid Hifari, mengaku usulan pengajuan kouta PPPK belum menyertakan formasi guru bahasa Sunda. Heri menyebut kemungkinan usulannya akan diajukan tahun depan.

“Formasi guru bahasa Sunda tidak bisa dilaksanakan pada gelombang penerimaan kedua. Kemungkinan pada 2025,” kata Heri. (dens).