pikirancianjur.com-Menyusul polemik program Bantuan Pangan Non Tunai. Wakil ketua DPRD Wilman Singawinata, angkat bicara. "Berbalik ke kaidahnya, apa yang ada diaturan itu harus dipakai. Kalau sudah ada di . . .
pikirancianjur.com-Forum rapat kerja Komisi D DPRD Cianjur, yang melibatkan Kepala Dinas Sosial, Camat, TKSK dan Kepala Desa, terkait polemik program Bantuan Pangan Non Tunai, yang digelar di ruangan Gabungan II, kantor . . .
pikirancianjur.com-Baru-baru ini team dari PT. SAC Agrobisnis yang beralamat di Pacet, Cianjur, telah melakukan survey ke lapangan terkait sedang melejitnya tanaman Porang, khususnya dalam membantu program pemerintah . . .
pikirancianjur.com-130 Orang Dalam Gangguan Jiwa (ODGJ) di Panti Yayasan Rumah Pulih Jiwa (YRPJ) dinyatakan 60 orang telah sembuh. Namun 70 orang masih dalam perawatan pemulihan. Hal itu dikatakan Ketua Yayasan . . .
pikirancianjur.com-Sebuah bangunan Kobong Pondok Pesantren (Ponpes) di Kecamatan Cipanas Kabupaten Cianjur roboh, (16/1/2021) malam. Diduga beberapa santri terjebak reruntuhan bangunan. Berdasarkan . . .
pikirancianjur.com-Orang-orang menyukai sesuatu makanan yang diolah dengan mie, bahkan tak sedikit orang berdagang mie dengan rupa-rupa dalam cara pengolahannya, untuk ditawarkan hingga bisa terjual sebagaimana yang . . .
pikirancianjur.com-Plt. Bupati Cianjur H. Herman Suherman bersama jajaran Forkopimda, Pj. Sekda Dodit serta kepala OPD terkait tim gugus tugas Covid19 Kab. Cianjur, lakukan peninjauan posko terpadu percepatan penanganan . . .
pikirancianjur.com-Sekolah yang memaksakan melaksakan belajar tatap muka di sekolah pada masa pandemi Covid-19, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Cianjur akan beri sanksi berat hingga cabut izin . . .
pikirancianjur.com-Polemik video viral berdurasi 3 menit 43 detik, bertuliskan narasi " Blusukan Ketua RW 01 Desa Sukasari Kecamatan Kadupandak, Ternyata BLT Desa tahap 7-8-9 dalam kenyataannya masih saja di manfaatkan . . .
pikirancianjur.com- " Pemberlakuan Work From Home (WFH dalam mendukung PPKM di Provinsi Jawa Barat terhitung dari mulai 11 s/d 25 januari 2021, perangkat daerah dapat mengatur jadwal dan jumlah pegawai yang melaksanakan . . .
