Pinusnews.id - Meski pemerintah pusat telah membuka ruang bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk bekerja dari mana saja melalui Peraturan Menteri PANRB Nomor 4 Tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cianjur memilih untuk tidak terburu-buru menerapkan sistem Work From Anywhere (WFA).

Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian menegaskan, kebijakan WFA belum sejalan dengan kebutuhan dan kondisi pelayanan publik di daerahnya, khususnya pada sektor pelayanan dasar hingga pelosok desa.

“Untuk saat ini WFA belum bisa diberlakukan di Cianjur. Kehadiran fisik ASN di lapangan tetap menjadi prioritas demi menjaga kualitas dan kecepatan layanan kepada masyarakat, terutama di wilayah terpencil,” kata Bupati Wahyu di Cianjur, belum lama ini.

Baca Lainnya :

• Tingkatkan Nilai Profesional, PWI Cianjur Gelar UKW 2020, 
• Kerugian Rp10 Juta, Warung di Sidangbarang Cianjur Diamuk Api
• Laka Tunggal, Mobil Pick Up Terjun Bebas ke Jurang di Naringgul
• Gegerkan Warga, Mayat Laki-laki Tanpa Identitas Ditemukan di Sungai Cikondang Cibeber Cianjur
• BPBD Cianjur : Tebing Pasir atau Hutan Rawan Longsor di Cianjur, Sudah Terakomodir 2021

Menurutnya, sistem kerja fleksibel seperti WFA lebih cocok diterapkan di kota-kota besar yang telah memiliki infrastruktur digital mumpuni. Di sisi lain, tantangan geografis dan belum meratanya akses teknologi di Cianjur menjadi kendala signifikan.

“Kami tidak anti terhadap inovasi, tapi harus realistis dan kontekstual. Infrastruktur belum merata, jaringan internet masih terbatas di beberapa kecamatan. Jangan sampai kebijakan ini justru menghambat pelayanan,” ujarnya.

Meski demikian, Pemkab Cianjur tidak menutup pintu sepenuhnya untuk WFA. Bupati Wahyu menyebut kebijakan itu akan dikaji ulang jika infrastruktur teknologi informasi dan sistem kerja digital di daerah sudah lebih siap.

“Evaluasi akan terus dilakukan. Tapi untuk saat ini, ASN tetap bekerja dari kantor sesuai jam kerja yang berlaku,” tegasnya.

Pemkab Cianjur juga terus mendorong peningkatan disiplin dan produktivitas ASN demi menciptakan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (dens).