Pinusnews.id - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan pemerintah sebagai upaya mulia untuk meningkatkan kesehatan dan nutrisi anak sekolah, terutama di daerah terpencil. Namun, realitas di lapangan sering kali berbalik menjadi mimpi buruk. Insiden terbaru di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, menjadi bukti nyata bagaimana program ini justru memicu kepanikan massal.

Ratusan pelajar dari dua kecamatan, Kadupandak dan Cikalongkulon, mengalami gangguan kesehatan serius setelah mengonsumsi menu MBG pada 26 Januari 2026. Gejala seperti mual hebat, pusing, demam, dan gangguan pencernaan menyerang secara serentak, mengindikasikan dugaan kuat keracunan makanan.

Di Kecamatan Kadupandak, 33 siswa sekolah dasar menjadi korban pertama. Keluhan muncul sejak sore hingga malam hari, dengan pola gejala yang hampir identik, sebagaimana diungkap Kapolsek AKP Deden Hermansyah. Dari jumlah itu, 12 siswa dirujuk ke RSUD Pagelaran, 17 dirawat di puskesmas, dan empat lainnya pulang setelah membaik.

Baca Lainnya :

• Komisi D DPRD Cianjur Pertanyakan Rencana Pembangunan BLK TKI
• Penemuan Mayat Pria Gegerkan Warga Ciranjang.
• Cianjur Dapat Penghargaan Harmony Award 2020 dari Kementrian Agama RI.
• Pelaku UMKM PT. Bukit Naga Mas, Santuni Puluhan Anak Yatim di Cianjur
• Oknum Berinisial S, Pegawai Satpol PP Cianjur Diduga Lakukan Penipuan

Sementara di Cikalongkulon, dampaknya lebih luas: 107 pelajar dari PAUD hingga SMP dilaporkan mual dan muntah, semuanya ditangani di Puskesmas Cijagang hingga sore hari, kata Camat Iyus Yusuf. Penyelidikan polisi dan dinas terkait masih berlangsung, tapi kejadian ini bukan yang pertama. Serupa kasus keracunan MBG pernah terjadi di berbagai daerah, meninggalkan trauma bagi anak-anak dan orang tua.

Lalu, mengapa program MBG sering menjadi mala petaka bagi anak sekolah? Pertama, masalah higiene dan pengawasan rantai pasok. Banyak katering MBG dikelola pihak ketiga dengan fasilitas minim, bahan baku segar sulit didapat di daerah pedesaan, dan penyimpanan tidak memadai. Kontaminasi bakteri seperti Salmonella atau E. coli sering lolos deteksi karena pengujian lab yang terbatas. Kedua, skala program yang ambisius tapi infrastruktur lemah.

MBG menarget jutaan siswa nasional, tapi anggaran tersebar tipis, menyebabkan perekrutan tenaga masak ala kadarnya tanpa sertifikasi higienis. Ketiga, kurangnya monitoring real-time. Laporan insiden baru muncul setelah korban bertambah, bukan pencegahan dini melalui sensor atau inspeksi rutin. Akibatnya, anak-anak –kelompok rentan– jadi korban utama, dengan risiko jangka panjang seperti gangguan pertumbuhan atau trauma psikologis.

Meski begitu, pemerintah terus menjalankan MBG. Alasannya? Agenda politik dan citra. Program ini jadi andalan kampanye, menjanjikan stunting nol dan pemerataan gizi, yang sulit dibantah secara publik. Data BPS menunjukkan stunting masih tinggi (21,6% pada 2024), jadi MBG dipromosikan sebagai solusi cepat meski bukti lapangan menunjukkan kegagalan berulang. 

Manfaat ekonomi juga berperan: menciptakan lapangan kerja bagi UMKM lokal dan petani, dengan anggaran triliunan rupiah yang mengalir ke daerah. Kritik sering direspons dengan "peningkatan standar" atau investigasi sementara, tapi eksekusi lambat. Padahal, alternatif seperti voucher gizi atau subsidi makanan rumahan bisa lebih aman dan efektif.

Pemerintah perlu reformasi darurat: wajibkan sertifikasi higienis ketat, teknologi tracking makanan, dan audit independen. Tanpa itu, MBG bukan penyelamat, tapi bom waktu bagi generasi muda. (dens).