Pinusnews.id - Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut pertemuan Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) menjadi contoh demokrasi sehat dalam melahirkan sebuah kebijakan yang bermaslahat bagi masyarakat.

Hal itu diungkapkan KDM, sapaan akrab Dedi Mulyadi pada acara Musyawarah Nasional I Asosiasi Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ADPSI) dan Asosiasi Sekretariat Dewan Provinsi Seluruh Indonesia (ASDEPSI) Tahun 2025 di Aula Barat Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 5 Mei 2025.

"Ini bagian dari berdemokrasi para anggota DPRD Provinsi seluruh Indonesia dan yang menjadi delegasi adalah para ketuanya," ujarnya.

Baca Lainnya :

• Penipu Berkedok Paket Kurban Dijebloskan ke Penjara
• Logistik Pemilihan Mulai Besok Didistribusikan KPU
• Warga Karangnunggal Cibeber Keluhkan Pemotongan Bantuan Rutilahu, Lalu Ini Jelas Kades
• Tebing Hutan Ciuja Naringgul Diterjang Longsor, Jalan Bandung-Cianjur Terganggu
• Terdampak Covid-19, Penjualan Mesin Jahit Turun 50 Persen di Cianjur

Dalam acara tersebut, KDM juga menyerap aspirasi dari para Ketua DPRD Provinsi seluruh Indonesia yang hadir.

Ia menuturkan bahwa peningkatan kinerja harus seimbang dengan pengeluaran pembiayaan.

"Teman-teman DPRD (seluruh Indonesia) yang menjadi keluhan adalah tadi saya ceritakan persoalan ingin meningkatkan kinerja, (agar) tidak terlalu banyak keluar (anggaran)," imbuhnya.

Di hadapan puluhan Ketua DPRD yang hadir, KDM akan mengirimkan surat kepada Presiden Prabowo Subianto agar pengelolaan keuangan di DPRD Provinsi dialokasikan sebaik mungkin.

"Sehingga harapan saya nanti akan berkirim surat ke Pak Presiden agar terjadi perubahan di dalam pemgelolaan keuangan DPRD," tandasnya. (tim-dens).