DPRD Cianjur Bahas APBD 2026, Regulasi Pajak Daerah untuk Pembangunan

29 Nov 2025, 08:55:08 WIB Politik
DPRD Cianjur Bahas APBD 2026, Regulasi Pajak Daerah untuk Pembangunan

Keterangan Gambar : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Cianjur.


Pinusnews.id - Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Metty Triantika, memimpin Rapat Paripurna DPRD Cianjur yang digelar di Gedung DPRD pada Kamis, 27 November 2025. Acara tersebut juga dihadiri oleh Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, beserta jajaran Forkopimda, pejabat OPD, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Rapat Paripurna kali ini membahas sejumlah agenda strategis yang menjadi landasan dalam menentukan arah kebijakan pembangunan daerah untuk tahun anggaran 2026. Salah satu agenda utama adalah penyampaian Laporan Badan Anggaran DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2026.

Pembahasan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa alokasi anggaran dilaksanakan secara tepat sasaran sehingga manfaat program pembangunan dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Baca Lainnya :

Selanjutnya, rapat mengulas Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah atas Rancangan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Evaluasi regulasi ini diharapkan mampu menciptakan sistem perpajakan yang lebih adil, transparan, dan memudahkan masyarakat serta pelaku usaha di Kabupaten Cianjur dalam memenuhi kewajibannya.

Agenda selanjutnya adalah penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Tahun 2026, yang menjadi fondasi bagi penyusunan peraturan baru untuk mendukung pembangunan berkelanjutan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Tidak kalah penting, penetapan Program Pembentukan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2026 juga disahkan untuk memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mengimplementasikan kebijakan pro-rakyat di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur.

Melalui rangkaian agenda ini, Pemerintah Kabupaten Cianjur bersama DPRD menegaskan komitmen kuat dalam menghadirkan kebijakan yang membawa manfaat nyata bagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan visi pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan demi terciptanya kesejahteraan bersama.

Rapat Paripurna ini berlangsung dengan suasana konstruktif dan diwarnai dengan berbagai masukan dari anggota DPRD serta unsur pemerintah yang hadir, menegaskan pentingnya kolaborasi dan transparansi dalam proses pengambilan kebijakan daerah. (dens).




Write a Facebook Comment

Tuliskan Komentar anda dari account Facebook

View all comments

Write a comment