Disdikpora Cianjur Perketat Pengawasan Dana BOS demi Transparansi Sekolah

Pinusnews.id - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Cianjur tengah memperketat pengawasan terhadap penggunaan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) atau yang lebih dikenal masyarakat sebagai dana BOS. 

Langkah ini dilakukan melalui pendampingan dan pemeriksaan di tingkat sekolah, dengan tujuan memastikan dana tersebut benar-benar digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dari hasil pemeriksaan sementara, Disdikpora menemukan sejumlah ketidaksesuaian yang perlu segera diperbaiki oleh pihak sekolah.

Ketidaksesuaian yang ditemukan mencakup berbagai persoalan administrasi dan pelaksanaan. Beberapa sekolah masih kekurangan dokumen pertanggungjawaban, dokumentasi kegiatan belum lengkap, hingga kewajiban pembayaran pajak yang belum diselesaikan.

Baca Lainnya :

• Proses Pembangunan Kantor Setda Cianjur Tersendat, Ada Apa Gerangan? 
• Erry Rinaldi Kepala Baru Bank BJB Cabang Cianjur 
• Didukung Pemda, Yayasan Assyafir Jinnat Anaem Bangun Majid di Cianjur
• PMI Harus Jadi Garda Terdepan Melawan Covid-19 di Cianjur
• Razia Knalpot Bising, Pengendara Motor Adu Mulut dengan Polisi

Ada pula barang yang sudah masuk dalam rencana anggaran, tetapi belum benar-benar dibeli atau direalisasikan. Temuan ini menjadi catatan penting bahwa pengelolaan dana BOS tidak cukup hanya pada perencanaan, tetapi juga harus diikuti bukti penggunaan yang jelas dan akuntabel.

Kepala Bidang SMP Disdikpora Kabupaten Cianjur, Ipan Sopandi, menegaskan bahwa pengelolaan dana BOS harus mengikuti ketentuan dalam Permendiknasmen Nomor 8 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Kelola Dana BOS. Menurutnya, aturan tersebut menjadi pedoman utama agar penggunaan anggaran sekolah tetap berada di jalur yang benar.

“Yang pertama, sebelum BOS turun, kami melaksanakan sosialisasi juknis BOS terbaru. Ini penting untuk memberikan pemahaman terkait rambu-rambu penggunaan anggaran, apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan, termasuk apabila ada pembaruan aturan,” kata Ipan kepada wartawan, Selasa, 10 November 2026.

Sosialisasi tersebut dilakukan sebelum dana BOS disalurkan kepada sekolah. Tujuannya sederhana, yakni memastikan kepala sekolah, bendahara, dan pengelola keuangan memahami aturan terbaru. Sekolah perlu tahu jenis belanja apa yang diperbolehkan, mana yang dilarang, serta dokumen apa saja yang harus disiapkan. 

Pemahaman ini penting karena kesalahan kecil dalam administrasi dapat berdampak pada proses pertanggungjawaban dana di kemudian hari. Permendikdasmen Nomor 8 Tahun 2026 sendiri menekankan pengelolaan dana yang fleksibel, efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.

Selain sosialisasi, Disdikpora Cianjur juga memberikan pendampingan pada setiap tahapan pencairan dana. Pendampingan dilakukan setelah sekolah menyelesaikan penggunaan anggaran tahap pertama dan mengajukan pencairan tahap kedua, yang berlangsung sekitar Agustus hingga September.

Dalam proses ini, Disdikpora tidak hanya mengecek dokumen, tetapi juga membimbing sekolah agar memperbaiki kekurangan yang ditemukan. Pendekatan seperti ini diharapkan mampu mencegah kesalahan yang sama terulang pada tahap pencairan berikutnya.

Upaya pemeriksaan dilakukan terhadap laporan pertanggungjawaban atau LPJ penggunaan dana BOS. Petugas memeriksa kelengkapan administrasi, bukti fisik belanja, hingga bukti pembayaran pajak. 

“Melalui proses evaluasi ini, kami bisa mengetahui setiap sekolah temuannya apa saja dan permasalahannya di mana. Kemudian kami berikan waktu kepada sekolah untuk menyelesaikan berbagai kekurangan tersebut,” ujar Ipan. Dengan kata lain, sekolah tidak langsung dihukum, melainkan diberi kesempatan untuk memperbaiki administrasi dan melengkapi bukti penggunaan dana.

Pemeriksaan lanjutan akan kembali dilakukan pada Desember 2026. Kali ini, Disdikpora akan melibatkan pengawas pembina dan jajaran dinas untuk memeriksa kesesuaian antara laporan penggunaan anggaran dengan kondisi nyata di sekolah.

Pemeriksaan tidak hanya berhenti pada dokumen, tetapi juga menyoroti realisasi belanja modal serta pemeliharaan sarana dan prasarana. Artinya, jika sekolah melaporkan pembelian barang atau perbaikan fasilitas, barang dan hasil pekerjaan tersebut harus benar-benar ada dan dapat dilihat di lapangan.

Transparansi juga menjadi perhatian utama Disdikpora Cianjur. Ipan menyatakan bahwa seluruh sekolah telah diinstruksikan untuk memampang informasi penerimaan dan penggunaan dana BOS melalui papan informasi di lingkungan sekolah. 

“Untuk penggunaan dana BOS, kami sudah menginstruksikan agar dipampang secara umum di papan informasi BOS. Ini merupakan bentuk transparansi sekolah kepada publik terkait penerimaan dan pengeluaran dana BOS,” ungkapnya. Langkah ini membuka ruang bagi masyarakat, terutama orang tua murid, untuk ikut mengawasi penggunaan anggaran pendidikan.

Pengawasan dana BOS bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bagian dari upaya menjaga kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran pendidikan. Dana BOS adalah hak sekolah untuk mendukung kegiatan pembelajaran, namun penggunaannya harus jelas, terdokumentasi, dan bermanfaat bagi murid. 

Dengan sosialisasi, pendampingan, pemeriksaan, dan transparansi yang berjalan beriringan, diharapkan pengelolaan dana BOS di Kabupaten Cianjur semakin tertib dan memberi dampak nyata bagi kualitas pendidikan. (Deden Sukmayadi).