- Bapenda Cianjur Perkuat Evaluasi PAD demi Pembangunan yang Lebih Maju
- Bupati dan BAZNAS Cianjur Hadir Cepat, Salurkan Bantuan untuk Penyintas Kebakaran di Cilaku
- Disdikpora Cianjur Membangun SD Negeri Hegarsari lewat Revitalisasi Satuan Pendidikan 2026
- Bapperida Cianjur Perkuat Bukti Dukung Inovasi demi Reformasi Birokrasi yang Lebih Baik
- Provinsi Jabar Bentuk Tim Pemburu Anak Tidak Sekolah Sampai ke Desa
- Kotak Amal BAZNAS Cianjur: Sedekah Kecil, Manfaat Besar untuk Sesama
- Dinas Pertanian Cianjur Perkuat Hilirisasi Produk Unggulan Daerah Bersama BRIN
- Pemerintah Cianjur Diperintahkan Hadir Lebih Dekat untuk Warga Terdampak Bencana
- Bersinergi untuk Membangun Cianjur: BAZNAS dan Pemkab Perkuat Pelayanan Masyarakat
- Pemkab Cianjur dan Kejaksaan Perkuat Sinergi Hukum demi Pembangunan yang Bersih
Bengkel Politik Cianjur - Sebuah ikhtiar perjuangan untuk kepentingan masyarakt Cianjur

pikirancianjur.com Kebijakan publik merupakan hasil kompromi politik antara eksekutif dan legislatif. Oleh sebab itu dimensi politik merupakan salah satu faktor yang cukup signifikan dalam menentukan keberhasilan pembangunan. Dalam tatanan demokratis, masyarakat yang tidak menuntut hak atas dampak dari kerugian Pembangunan, dan Pelayanan, berarti pemerintah gagal dalam menjalankan roda pemerintahannya.
Eksekutif dalam melakukan rumusan dan pelaksanaan terhadap berbagai kebijakan, masyarakat hanya dijadikan kepentingan retorika politik ansih. Dan sementara Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut UU sebagai pembuat Peraturan Daerah memberikan persetujuan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja eksekutif juga hanya sekedar hiasan idealisme Undang-undang saja.
Untuk mencegah dan meminimalisirnya hal-hal tersebut, maka perlu adanya penilaian kinerja pemerintahan oleh berbagai elemen masyarakat.
Baca Lainnya :
Dalam rangka melakukan penilaian, kajian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan diperlukan adanya suatu kelembagaan Profesional yang melakukan kajian dan pengawasan di bidang kebijakan ;  politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lingkungan hidup. Maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama Bengkel Politik Cianjur yang merupakan salah satu wujud kelembagaan yang mengakumulasi potensi partisipasi masyarakat dalam mengkaji dan mengontrol berbagai aktivitas dan kinerja Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Yang didalamnya menghimpun orang-orang profesional dari berbagai disiplin ilmu.
Berdirinya Bengkel Politik Cianjur merupakan kesadaran akan sebuah
ikhtiar bahwa perjuangan untuk kepentingan masyarakt Cianjur perlu dilakukan
oleh semua pihak.
Eksekutif dalam melakukan rumusan dan pelaksanaan terhadap berbagai kebijakan, masyarakat hanya dijadikan kepentingan retorika politik ansih. Dan sementara Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menurut UU sebagai pembuat Peraturan Daerah memberikan persetujuan, dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kerja eksekutif juga hanya sekedar hiasan idealisme Undang-undang saja.
Untuk mencegah dan meminimalisirnya hal-hal tersebut, maka perlu adanya penilaian kinerja pemerintahan oleh berbagai elemen masyarakat.
Dalam rangka melakukan penilaian, kajian dan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan diperlukan adanya suatu kelembagaan Profesional yang melakukan kajian dan pengawasan di bidang kebijakan ;  politik, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan lingkungan hidup. Maka dibentuklah suatu lembaga yang diberi nama Bengkel Politik Cianjur yang merupakan salah satu wujud kelembagaan yang mengakumulasi potensi partisipasi masyarakat dalam mengkaji dan mengontrol berbagai aktivitas dan kinerja Pemerintahan Kabupaten Cianjur. Yang didalamnya menghimpun orang-orang profesional dari berbagai disiplin ilmu.
Berdirinya Bengkel Politik Cianjur merupakan kesadaran akan sebuah
ikhtiar bahwa perjuangan untuk kepentingan masyarakt Cianjur perlu dilakukan
oleh semua pihak.











