Pemerintah Cianjur Diperintahkan Hadir Lebih Dekat untuk Warga Terdampak Bencana

Pinusnews.id - Bupati Cianjur, Mohammad Wahyu Ferdian, memimpin rapat koordinasi bersama BPBD Kabupaten Cianjur dan para camat dari wilayah yang terdampak pergeseran tanah. Rapat yang digelar di ruang rapat Bupati pada Jumat, 16 Oktober 2026 itu menjadi ajang penting untuk memastikan penanganan bencana berjalan lebih cepat, tertib, dan tepat sasaran. Bupati menekankan bahwa pemerintah tidak boleh membiarkan warga merasa berjuang sendiri menghadapi dampak bencana.

Dampak bencana yang dihadapi Cianjur memang tidak kecil. Pada 3–4 Desember 2024, curah hujan dengan intensitas tinggi memicu banjir, longsor, pergerakan tanah, dan cuaca ekstrem di 17 kecamatan. Kondisi tersebut melukai banyak aspek kehidupan warga, mulai dari hunian, akses jalan, hingga rasa aman untuk tetap tinggal di wilayah yang tanahnya mulai bergeser.

Dalam rapat tersebut, Bupati memberikan arahan agar BPBD dan para camat segera menyelesaikan proses penanganan sesuai skala prioritas. Artinya, bantuan dan penanganan harus lebih dulu diarahkan kepada warga yang paling membutuhkan, terutama mereka yang rumahnya rusak berat atau harus meninggalkan tempat tinggalnya. Langkah ini penting agar bantuan tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar sampai ke masyarakat.

Baca Lainnya :

• BPNT Kacau, KPM Cari Ayam Betina, Wakil Rakyat Panggil Kadis Dinsos 
• Bupati Cianjur Orang Pertama Disuntik Vaksin Covid-19 
• Waspadai, 7 Kecamatan di Cianjur Tren Covid-19 Meningkat 
• Penyusunan RKPD TAHUN 2022 Cianjur, Butuh Masukan dari Publik
• HWC Silaturakhmi, Dandim 0608 Cianjur Dukung Pelestarian Ngaos, Mamaos, Maenpo 

“Jangan biarkan masyarakat merasa berjuang sendiri, pemerintah harus hadir. Jangan sampai ada hambatan lintas OPD,” tegas Bupati Mohammad Wahyu Ferdian.

Pesan itu menegaskan bahwa penanganan bencana bukan tugas satu dinas saja. BPBD, kecamatan, dinas terkait, hingga pemerintah desa harus bergerak seirama agar tidak ada warga yang terlewat dari pendataan maupun bantuan.

Bupati juga meminta para camat untuk turun langsung ke lapangan. Mereka diminta melakukan monitoring, mengawasi proses penanganan, serta memastikan data yang dilaporkan sesuai dengan kondisi nyata warga.

Hal ini menjadi krusial karena kesalahan data dapat membuat bantuan salah sasaran atau bahkan tertunda. Kehadiran langsung camat di tengah warga diharapkan mampu mempercepat verifikasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat.

Pesan utama dari rapat tersebut adalah keadilan. Seluruh proses distribusi bantuan harus dilakukan dengan baik dan tepat sasaran, termasuk memastikan setiap warga korban bencana menerima haknya. Bukan hanya bantuan material, warga juga berhak mendapatkan pendampingan administrasi dari Pemerintah Kabupaten Cianjur.

Dengan koordinasi yang baik, pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata bagi warga yang selama ini menunggu kepastian pemulihan pasca bencana.(dens).