Pinusnews.id - Polemik senjangnya pendapatan masyarakat pada umumnya dengan anggota DPR/DPRD dengan berbagai fasilitasnya, banyak pihak mengeluarkan statemen bubarkan DPR.

Masyarakat memberikan pernyataan demikian tak salah, sebab fakta; Kinerja/hasil kerja Anggota DPR/DPRD tak signifikan untuk peningkatan kualitas kehidupan rakyat. Kinerja mereka tak optimal, banyak diantaranya tak mampu membuat kebijakan yang adaftif mengakomodir kepentingan rakyat, tidak adil, memeras, bahkan banyak dari kebijakan tersebut yang positif, pro rakyat implementasinya rendah, tak dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. 

Maka nggota DPR tak perlu "diogo", diistimewakan/diberi fasilitas mewah karena banyak menyedot anggaran, sedangkan   kinerjanya rendah. Berapa gelintir yang benar-benar mau dan mampu berpikir  membuat kebijakan  yang dapat mengakomodir kepentingan rakyat dan mampu mengaktualisasikan, mengimplementasikannya benar-benar secara real di masyarakat.

Baca Lainnya :

• Inna lillahi, Empat Kadis Positif Covid-19, Satu Orang Meninggal Dunia
• Akibat Cuaca Buruk Nelayan Jayanti Gagal Cari Ikan, Kini Tanam Jagung
• Pemdes Tanjungsari Sukaluyu Bagikan BLT
• Peranan PT. Bukit Naga Mas Kembangkan UMKM di Cianjur
• Ini Hasil Penghitungan Suara Pilkada Cianjur 2020

Cukup mereka digaji layak, agar anggaran tidak terambil untuk hal yang tidak penting. Tapi bisa digunakan untuk realisasi program-program krusial masyarakat yang faktanya masih banyak kekurangan di berbagai sektor.

Kita masyarakat harus reaktif menyuarakan;stop memberi fasilitas borjuis yang menyedot anggaran, pemborosan uang rakyat.

Ingat mereka para anggota DPR itu gajinya dari tetesan keringat kami rakyat. Rombak budaya memberikan kepada yang tidak berhak yang  hanya numpang hidup dari rakyat.